Mengubah penjara Indonesia jadi museum Timor Leste
Read Engllish version
Pada awal Februari 1995, International Federation of Journalists serta Media, Entertainment & Arts Alliance, mengadakan pertemuan Asia Pacific di Sydney. Masing-masing adalah organisasi wartawan dengan markas Brussels (Belgia) dan Sydney di Australia.
Pertemuan tersebut menyoroti penindasan pemerintah terhadap jurnalisme dan sensor di berbagai negara, termasuk Indonesia, dimana wartawan yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto dibungkam. Ia terjadi lewat pembredelan tiga mingguan, Detik, Editor dan Tempo, pada Juni 1994.
Di Sydney, saya mewakili Aliansi Jurnalis Independen. Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada Agustus 1994, dua bulan sesudah pembredelan. Ini pertama kali saya datang ke Australia. Saya cukup terkesima ketika datang ke hotel tempat acara di kawasan King Cross –sebuah distrik yang terkenal sebagai tempat hiburan malam di Sydney.
Di Indonesia, saya kuliah dan tinggal di Salatiga selama tujuh tahun –baru tahun 1993 pindah ke Jakarta. Di Salatiga, saya bertetangga dengan kawasan hiburan malam Sembir. King Cross dan Sembir adalah persamaan yang mengagetkan.
Dalam pertemuan di hotel King Cross tersebut, ternyata Indonesia jadi salah satu bahasan. Sekitar 50-an wartawan dari Asia Pacific, mulai dari Korea Selatan sampai Selandia Baru, ingin tahu mengapa Presiden Soeharto bredel ketiga mingguan. Pembredelan bukan kejadian luar biasa di Asia Pacific. Tapi bahwa ada ratusan wartawan –maupun seniman, ulama, buruh, dan mahasiswa– bikin demonstrasi, protes pembredelan bahkan bikin organisasi kebebasan pers adalah kejadian luar biasa.
Aidan White dari International Federation of Journalists usul agar mereka bersiap bila terjadi penangkapan terhadap anggota-anggota Aliansi Jurnalis Independen. Usul tersebut diterima. Sebuah tim dari Australia, Korea Selatan, Malaysia, Jepang dan sebagainya disiapkan.
Saya lantas pergi ke Brisbane, bertemu Gerry dan Helene van Klinken, suami dan isteri yang kerja sebagai relawan buat Inside Indonesia, majalah tentang Indonesia, terbitan Melbourne. Gerry dosen fisika di Salatiga. Gerry usul saya pergi ke Melbourne, bertemu dengan Pat Walsh, salah satu redaktur pendiri Inside Indonesia, dan awak redaksi lain.
Gerry membelikan saya tiket bus Greyhound Australia.
‘Hasil patungan,’ kata Gerry.
Selama hampir dua hari, 40 jam lebih, saya naik bus dari Brisbane ke Melbourne, hampir 2,000 kilometer. Ini perjalanan bus paling panjang yang pernah saya jalani.
Di Melbourne, Pat Walsh menjemput saya di terminal. Saya dibawa menginap di sebuah kantor, bekas gereja, di Jalan Napier, Fitzroy. Inside Indonesia dikerjakan dari kantor ini. Pat Walsh juga bekerja sehari-hari di kantor Australian Council for Overseas Aid. Kamar rapi dan bersih.
Senang lihat kerja relawan dari para aktivis di Melbourne. Makanan dimasak ramai-ramai. Tidur di kantor –bukan di hotel. Ongkos bus buat saya juga patungan –bukan tiket pesawat.
Keesokannya, Pat Walsh mengundang beberapa orang buat diskusi soal jurnalisme dan perkembangan politik di Indonesia. Ada beberapa orang datang termasuk Abel Guterres, seorang aktivis Timor Timur, yang bekerja sebagai sopir bus di Melbourne.
Mereka tertarik pada protes dari puluhan mahasiswa Timor Timur dengan masuk ke halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat saat pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada November 1994. Ia menjadi headline media internasional. Presiden Bill Clinton, yang hadir dalam acara APEC, memberi komentar dengan sangat berhati-hati. Saya kebetulan meliput para mahasiswa tersebut.
Abel Guterres lebih banyak mendengar. Dia bertanya soal beberapa orang di Salatiga, termasuk Arief Budiman dan George Aditjondro, dua dosen Universitas Kristen Satya Wacana. Mereka memberikan masukan kepada para mahasiswa Timor Timur sebelum mereka masuk ke kedutaan, menurut Clinton Fernandes dalam buku The Independence of East Timor (2011).
Sebelum masuk ke dalam kedutaan, George Aditjondro, menelepon saya dan minta saya ‘stand by’ di Jakarta selama acara APEC. Saya termasuk salah satu wartawan Jakarta yang datang paling pagi ketika para mahasiswa Timor Timur berada di halaman kedutaan.
Namun kedua dosen ini mengalami berbagai macam tekanan buat tutup mulut. Arief dipecat dari pekerjaan kampus. George diperiksa polisi dengan tuduhan menghina Soeharto. Belakangan mereka pindah kerja ke Australia. Saya sendiri diberhentikan sebagai wartawan The Jakarta Post pada Oktober 1994.
Pat Walsh sangat tertarik dengan cerita soal Timor Timur. Diskusi di Melbourne membuat saya sadar bahwa pendirian Aliansi Jurnalis Independen serta berbagai pelanggaran terhadap wartawan yang ikut menegakkannya, justru membuat perjuangan pers bebas dipandang serius. ‘Perjuangan pasti ada pengorbanan,’ kata seseorang.
Ia justru membuat martabat wartawan Indonesia naik. Wartawan Indonesia sudah lama dianggap terlalu penurut, kurang kritis terhadap pemerintah dan militer, terutama sejak rezim Jenderal Soeharto mulai berkuasa tahun 1965. Ada setidaknya 500,000 orang dibunuh.
Abel Guterres dan Pat Walsh mendukung Timor Timur bebas dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat upaya perjuangan kemerdekaan Timor Timur perlu solidaritas dengan bukan saja berbagai organisasi di Australia tapi juga di Indonesia.
Saya kembali naik bus menuju Sydney, lantas terbang ke Jakarta. Tak sampai sebulan, polisi Jakarta menangkap tiga anggota Aliansi Jurnalis Independen, termasuk ketua presidium Ahmad Taufik, ketika sedang bikin acara halal bihalal di sebuah hotel di Jakarta pada 16 Maret 1995. Pemikiran Aidan White terbukti berguna. Tim wartawan dari beberapa negara segera berangkat ke Jakarta buat menengok ketiga wartawan di tahanan polisi.
Pada Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sesudah berkuasa tiga dekade di Indonesia. Pintu sejarah terbuka. Kegentingan di Pulau Jawa, daerah paling penting di Indonesia, memicu perubahan politik di Indonesia yang memiliki ribuan suku serta bahasa, ratusan agama dan kepercayaan. Banyak kelompok etnis dan agama berusaha mencari keseimbangan baru (new equilibrium), menuntut peranan lebih besar dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya di wilayah mereka.
Ini membuat saya, selama lebih dari satu dekade, menghabiskan untuk meliput, meneliti, dan menulis berita maupun analisis soal konflik dari Sumatra sampai Papua Barat. Buku saya, Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Soeharto Indonesia, terbitan Monash University tahun 2019, merekam bagaimana ras dan agama menjadi alat mobilisasi dalam politik Indonesia.
Dari berbagai data pemerintah maupun organisasi kemanusiaan, saya memperkirakan setidaknya 90.000 orang terbunuh dalam sebagian besar kekerasan komunal satu dekade setelah kepergian Soeharto pada 1998.
- Sumatra: Gerakan Acheh Merdeka deklarasi kemerdekaan sejak tahun 1976. Mereka berpendapat pulau-pulau seberang, termasuk Sumatra, harus menyesuaikan diri dengan cara pandang ‘bangsa Jawa’ jika ingin mendapat dukungan finansial dari pemerintah pusat. Militer Indonesia mengirim pasukan ke Aceh. Pertempuran meledak sesudah Soeharto mundur. Diperkirakan 10,000 korban nyawa. Namun bencana tsunami tahun 2004 di Aceh dan Pulau Nias, yang mematikan setidaknya 126,000 orang, menghasilkan kesepakatan damai antara Gerakan Acheh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Aceh lantas memakai syariah Islam, memperkenalkan bermacam peraturan daerah yang diskriminatif terhadap minoritas agama, gender dan orientasi seksual.
- Kalimantan: Pada tahun 1997, militan Dayak membunuh orang Madura, yang berasal dari Pulau Madura, di daerah Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Pada tahun 1999, pembantaian yang lebih besar terjadi di daerah Sambas, Kalimantan Barat, di mana militan Melayu membunuh sekitar 3.500 pemukim Madura. Pada tahun 2001, kekerasan etnis yang mematikan tersebut menyebar ke Sampit di Kalimantan Tengah, ketika militan Dayak membunuh sekitar 2.500 warga Madura.
- Sulawesi: Banyak orang Minahasa, termasuk dengan jabatan militer Indonesia, terlibat dalam gerakan bersenjata Permesta terhadap negara Indonesia pada 1950-an. Pasca-Soeharto, daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen ini berhasil menghindari kekerasan sektarian yang terjadi di provinsi tetangganya: Kepulauan Maluku (korban sekitar 25,000 orang) dan sekitar Danau Poso di Sulawesi Tengah, dimana sekitar 600 korban nyawa.
- Jawa: Pulau terpadat di Indonesia namun juga merupakan arena di mana kelompok Islam dan nasionalis Indonesia saling berebut karakter negara ini sejak tahun 1920-an. Gagasan formalisasi Syariah Islam mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan gender, serta menentang gagasan kebangsaan Indonesia. Setelah jatuhnya Soeharto, golongan Islam politik di Pulau Jawa menghidupkan kembali gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Beberapa kelompok Islam ekstrimis menggunakan kekerasan untuk memajukan agenda tersebut, termasuk pemboman di Jakarta dan Bali, pada tahun 2002 dan 2005, yang menewaskan ratusan orang.
- Kepulauan Maluku: Kepulauan ini tempat terjadinya kekerasan paling berdarah di Indonesia pasca-Soeharto antara tahun 1999 dan 2005. Kekerasan terjadi di Ambon, Halmahera, Tidore, dan Ternate, yang melibatkan setidaknya 3.000 militan Muslim dari Jawa di bawah payung Laskar Jihad.
- Papua Barat: Sejarah Papua Barat berputar soal rasisme terhadap orang asli Papua, pelanggaran hak asasi manusia, dan manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969. Saya wawancara puluhan tahanan politik Papua yang berjuang dengan cara damai buat kemerdekaan Papua.
- Sunda Kecil: Pulau-pulau ini terbentang dari Pulau Timor di timur hingga Pulau Bali, dekat Jawa. Bali mengalami pengeboman Jemaah Islamiyah. Timor Timur, yang berada di bawah pendudukan Indonesia, disetujui buat bikin referendum oleh Presiden B.J. Habibie, yang menggantikan Soeharto, serta diadakan Perserikatan Bangsa-bangsa. Referendum diadakan pada 30 Agustus 1999 dengan hasil 78.5 persen menolak otonomi dalam negara Indonesia dari total 446.953 suara. Artinya, warga Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.
Perubahan di Timor Timur membuat Pat Walsh pindah dari Melbourne dan bekerja di Dili, sejak tahun 1999. Saya beberapa kali datang ke Dili, melihat dampak dari gerakan bumi hangus pihak Indonesia. Setidaknya 200,000 orang Timor ditekan atau ditipu buat keluar dari Timor Timur, pindah ke Timor Barat, yang dikuasai Indonesia.
Pat Walsh bekerja buat Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (CAVR) bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belakangan Pat Walsh diangkat sebagai penasehat sekretariat Post-CAVR sampai tahun 2014. CAVR mencatat setidaknya 102.800 kematian di bawah pendudukan Indonesia.
Saya bertemu Pat Walsh di Dili tahun 2005 di gedung bekas penjara Balide (Antiga Comarca de Balide) di Estrada de Balide. Ia menjadi sekretariat CAVR dan disiapkan buat jadi museum. Penjara ini dibangun pada era Portugis dan digunakan sebagai tempat penahanan tokoh-tokoh perlawanan Timor Timur selama pendudukan Indonesia antara tahun 1975 hingga 1999. Pat mengajak saya berjalan-jalan melihat seisi penjara. Dia memberi kesempatan saya bertanya soal beberapa sel penyiksaan termasuk ‘kapal selam’ –sel khusus yang selalu digenangi air– maupun berbagai grafiti di dinding dari para tahanan.
Dia menerangkan museum kelak juga menjadi tempat dokumentasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia selama masa pendudukan Indonesia, namun juga kolonialisme Portugis, dari berbagai pihak. CAVR mendokumentasikan puluhan ribu kesaksian –termasuk audio dan video. Penjara ini disiapkan menjadi pusat arsip: Menyimpan dokumen sejarah, foto, dan kisah nyata para penyintas.
Ada tiga wartawan yang dibunuh saat liputan referendum 1999: Joaquim Bernardino Guterres (wartawan radio Matebean, juga mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, ditembak di Dili); Sander Thoenes (wartawan Financial Times asal Belanda, dibunuh di Becora), dan Agus Mulyawan (fotografer Jiji Press, bertugas di Los Palos, ketika dibunuh bersama tujuh biarawati Katolik). Mereka semua diabadikan di museum CAVR.
Saya bilang seandainya ada museum soal pembantaian tahun 1965-1969 di Indonesia. Pat Walsh bilang sulit sekali.
Sejarah, maupun museum, konon dikendalikan oleh mereka yang menang. Pihak yang menang memusnahkan arsip, serta mempromosikan cerita-cerita mereka sendiri, termasuk museum mereka. Seandainya Timor Timur tak memenangkan referendum, kemungkinan kecil penjara ini bisa berubah jadi museum.
Pemerintahan Soeharto menyembunyikan tindakan buruk mereka, demi menampilkan citra mulia, dari Sumatra sampai Papua Barat, termasuk Timor Timur. Pihak yang kalah, kehilangan wadah serta dana yang diperlukan untuk menyebarluaskan sudut pandang mereka secara luas.
Namun teori itu tak sepenuhnya benar. Sejarah sering kali ditulis oleh para cendekiawan dan biarawan, bukan sekadar oleh pihak yang menang perang. Pihak yang kalah dalam suatu peperangan terkadang justru menulis catatan yang terkenal, misalnya, orang-orang Yahudi di Eropa, seperti Catatan Harian Anne Frank.
Banyak peneliti, macam Pat Walsh, menggali surat-surat, dan dokumen non-resmi untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di Timor Timur. Pat Walsh ikut menulis laporan CAVR berjudul Chega! Ia sepanjang 3,216 halaman dalam lima jilid.
Pat Walsh menekankan perlu solidaritas internasional. Dokumen biasa disimpan di berbagai sudut dunia. Dan selalu ada orang yang membantu mencari dokumen atau melakukan investigasi.
Pat Walsh menyebut soal peranan Munir Said Thalib, seorang pengacara Indonesia, yang ikut dalam Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM Timor Timur pada September 1999.
Munir mati diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia antara Jakarta dan Amsterdam pada September 2004.
‘Dia meninggal terlalu muda,’ katanya.
CAVR resmi menyerahkan laporan Chega! kepada Presiden Timor Leste Xanana Gusmao di Dili pada 31 Oktober 2005. Di Jakarta, media memberikan siaran pers dari CAVR. Namun media Jakarta tenggelam dengan suasana pemilihan presiden langsung pertama kali di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, seorang jenderal, terpilih secara langsung. Presiden baru tentu diharapkan membawa pembaruan.
Celakanya, Yudhoyono berjanji ‘mendengarkan’ Majelis Ulama Indonesia dalam membuat berbagai kebijakan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia dikenal dengan posisi kolot, sering mengeluarkan fatwa yang menyudutkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Tahun 2005, mereka mengeluarkan fatwa anti-Ahmadiyah, menyimpulkan bahwa jemaah Ahmadiyah sebagai ‘sesat dan menyesatkan.’
Yudhoyono membuat makin rendah perlindungan terhadap minoritas di Indonesia. Masa pemerintahan Yudhoyono ditandai dengan maraknya berbagai aturan dengan dasar syariah Islam di seluruh Indonesia. Komnas Perempuan mencatat lebih dari 400 peraturan buat diskriminasi minoritas agama, gender, dan seksualitas selama masa Yudhoyono.
Pertemuan saya dengan Pat Walsh lebih sering terjadi ketika dia tinggal di Jakarta selama 12 bulan tahun 2009 guna memeriksa terjemahan Chega!
Edisi Indonesia dicetak oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Tetap lima jilid. Desain sama. Gramedia terletak persis bersebelahan dengan apartemen saya. Kami kadang berpapasan di jalan. Pernah juga beberapa kali makan bersama. Pat Walsh suka nasi goreng.
Ketika bertemu, Pat Walsh biasa cerita rutinitas dia dalam proofreading Chega! Saya salut dengan ketekunan dia memeriksa naskah begitu panjang. Mungkin dia merasa bosan tapi saya tak melihatnya bosan. Dia memakai waktunya buat mengamati sekelilingnya di Jakarta, dan khas seorang Pat Walsh, mencatat dengan teliti.
Menariknya, dia sering cerita kehidupan sehari-hari bila kami mengobrol, dari bagaimana dia melihat ‘pembantu rumah tangga’ sampai suara masjid yang riuh rendah. Pat seorang yang sopan. Komentar-komentarnya sopan.
Tahun 2015, Gramedia menerbitkan buku Pat Walsh soal berbagai pengamatannya di Jakarta, Stormy with a Chance of Fried Rice: Twelve Months in Jakarta.
Pada Oktober 2019, Pat Walsh mengundang saya buat meluncurkan bukunya, The Day Hope and History Rhymed in East Timor and Other East Timor Stories, yang juga diterbitkan Gramedia.
Dua buku ini menggambarkan kepribadian Pat Walsh. Rendah hati, tekun, serius. Dan kenalannya jangan ditanya. Dia praktis kenal dengan hampir semua presiden Indonesia. Dia kenal dengan banyak tokoh Timor Timur sejak mereka masih dalam gerakan. Kadang saya pikir ketekunan dan kejelian Pat Walsh membuat hubungan Australia-Indonesia terasa lebih jujur, lebih mendasar, daripada kepura-puraan yang muncul dari para pemimpin dan diplomat kedua negara.
Ada kalimat tertera dalam bukunya: ‘In 1999, in a remote corner of the world, something almost miraculous happened. After 500 years of colonialism, the political stars finally aligned and the people of Timor-Leste, written off as losers in the face of irreversible odds, successfully voted for freedom. Twenty years on, Pat Walsh remembers the day like it was yesterday.’
Bintang-bintang bisa berjajar bersamaan dan keajaiban sejarah berubah di Timor Timur. Pat Walsh dengan ketekunannya dan keterampilan riset serta bakat menulis, lewat Inside Indonesia sampai CAVR, membuat dia berada dalam titik sejarah yang sempit tersebut.
Andreas Harsono adalah seorang wartawan dan peneliti hak asasi manusia, ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, tinggal di Jakarta.
