Pat Walsh ikut berjasa mengubah penjara Indonesia jadi museum Timor Leste
Bila sobat berkunjung ke Dili, ibukota Timor Leste, saya usul datanglah ke Chega Centre, bekas penjara, kini museum hak asasi manusia, di kawasan Balide. Dulu penjara Comarca dibangun pada era kolonialisme Portugis lantas digunakan sebagai tempat tahanan orang Timor Timur yang menentang pendudukan Indonesia antara tahun 1975 hingga 1999.
Berbagai sel penyiksaan dipamerkan dalam museum termasuk 'kapal selam' –sel khusus yang selalu digenangi air– maupun sel yang terus-menerus dibuat gelap, 24 jam sehari, guna bikin tahanan politik kehilangan orientasi siang dan malam. Berbagai coretan di dinding dari para tahanan juga dipertahankan.
Dalam sebuah koridor, ada gambar tiga wartawan yang dibunuh saat liputan referendum 1999: Joaquim Bernardino Guterres (wartawan radio Matebean, juga mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, ditembak di Dili); Sander Thoenes (wartawan Financial Times dan Christian Science Monitor asal Belanda, dibunuh di Becora), dan Agus Mulyawan (fotografer Jiji Press, bertugas di Los Palos, ketika dibunuh bersama tujuh biarawati Katolik). Saya pribadi kenal mereka. Guterres pernah ikut kelas jurnalisme dimana saya ikut mengampu.
Pada bulan Maret 2026, saya mengunjungi museum bekas penjara ini. Hugo Fernandes, direktur museum yang juga seorang mantan jurnalis, mengajak saya mengelilingi museum. 'Di situ letak meja Pat Walsh', ujar Fernandes sambil menunjuk ke salah satu sudut ruangannya, merujuk pada teman kami bersama yang berperan penting dalam pendirian museum ini.
Pembela hak asasi manusia asal Australia
Patrick Ernest Walsh (1941–2025) seorang pembela hak asasi manusia asal Australia. Ia turut mendirikan majalah Inside Indonesia di Melbourne tahun 1983. Pada tahun 1999, ia pindah ke Dili untuk bekerja bagi Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, CAVR)—sebuah badan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa— dan membantu mengubah penjara Comarca menjadi museum serta pusat dokumentasi hak asasi manusia. CAVR mendokumentasikan setidaknya 102.800 kematian terkait konflik selama masa pendudukan Indonesia.
Saya bertemu Pat Walsh pada awal Februari 1995 ketika International Federation of Journalists serta Media, Entertainment & Arts Alliance, mengadakan pertemuan Asia Pacific di Sydney. Tujuannya, diskusi soal penindasan terhadap jurnalisme di berbagai negara, termasuk Indonesia, dimana wartawan yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto dibungkam. Ia terjadi lewat pembredelan tiga mingguan, Detik, Editor dan Tempo, pada Juni 1994.
Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada Agustus 1994. Di Sydney, sekitar 50-an wartawan dari Asia Pacific, mulai dari Korea Selatan sampai Selandia Baru, ingin tahu mengapa Presiden Soeharto bredel ketiga mingguan. Pembredelan bukan kejadian luar biasa di Asia Pacific. Tapi bahwa ada ratusan wartawan –maupun seniman, ulama, buruh, dan mahasiswa– bikin demonstrasi, protes pembredelan bahkan bikin organisasi kebebasan pers adalah kejadian luar biasa.
Aidan White dari International Federation of Journalists usul agar mereka bersiap bila terjadi penangkapan terhadap anggota-anggota Aliansi Jurnalis Independen. Usul tersebut diterima. Sebuah tim dari Australia, Korea Selatan, Malaysia, Jepang dan sebagainya disiapkan.
Saya lantas pergi ke Brisbane, bertemu Gerry dan Helene van Klinken, suami dan isteri yang kerja sebagai relawan buat Inside Indonesia. Gerry dosen fisika di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, dimana saya belajar. Gerry usul saya pergi ke Melbourne, bertemu dengan Pat Walsh. Saya diberi tiket bus Greyhound Australia, 'Hasil patungan,' kata Gerry.
Selama hampir dua hari, 40 jam lebih, saya naik bus dari Brisbane ke Melbourne, hampir 2,000 kilometer. Ini perjalanan bus paling panjang yang pernah saya jalani. Di Melbourne, Pat Walsh menjemput saya di terminal. Saya dibawa menginap di sebuah kantor, bekas gereja, di Jalan Napier, Fitzroy. Inside Indonesia dikerjakan dari kantor ini dimana Walsh bekerja sehari-hari untuk Australian Council for Overseas Aid.
Keesokannya, Pat Walsh mengundang beberapa orang buat diskusi soal Indonesia. Ada beberapa orang datang termasuk beberapa aktivis Timor Timur. Mereka tertarik pada protes dari puluhan mahasiswa Timor Timur dengan masuk ke halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat saat pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada November 1994. Ia menjadi headline media internasional.
Mereka bertanya soal beberapa orang Salatiga, termasuk Arief Budiman dan George Aditjondro, dua dosen Universitas Kristen Satya Wacana. Mereka memberikan masukan kepada para mahasiswa Timor Timur sebelum mereka masuk ke kedutaan, menurut Clinton Fernandes dalam buku The Independence of East Timor.
Saya termasuk salah satu wartawan Jakarta yang datang paling pagi ketika para mahasiswa Timor Timur berada di halaman kedutaan.
Namun kedua dosen ini mengalami berbagai macam tekanan. Arief dipecat dari kampus. George diperiksa polisi. Saya sendiri diberhentikan sebagai wartawan The Jakarta Post pada Oktober 1994.
Pat Walsh tertarik dengan cerita soal Timor Timur. Diskusi di Melbourne menyadarkan saya bahwa pendirian Aliansi Jurnalis Independen serta berbagai pelanggaran terhadap wartawan yang ikut menegakkannya, justru membuat perjuangan pers bebas di Indonesia dipandang serius. 'Perjuangan pasti ada pengorbanan', kata seseorang.
Wartawan Indonesia sudah lama dianggap terlalu penurut, kurang kritis terhadap pemerintah dan militer, terutama sejak rezim Jenderal Soeharto mulai berkuasa tahun 1965. Ada setidaknya 500,000 orang dibunuh.
Orang-orang di Melbourne ini mendukung Timor Timur bebas dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat perjuangan Timor Timur perlu solidaritas dengan bukan saja berbagai organisasi di Australia tapi juga di Indonesia.
Saya kembali naik bus menuju Sydney, lantas terbang ke Jakarta. Tak sampai sebulan, polisi Jakarta menangkap tiga anggota Aliansi Jurnalis Independen, termasuk ketua presidium Ahmad Taufik, di Jakarta pada 16 Maret 1995. Pemikiran Aidan White terbukti berguna. Tim wartawan dari beberapa negara segera berangkat ke Jakarta buat menengok ketiga wartawan di tahanan polisi. Kampanye kebebasan pers di Indonesia menjadi lebih luas.
Mengurai benang kusut di seluruh Nusantara
Pada Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sesudah berkuasa tiga dekade di Indonesia. Krisis ekonomi menganga. Pintu sejarah terbuka. Kegentingan di Pulau Jawa —tempat tinggal 62 persen penduduk Indonesia sekaligus tanah asal suku Jawa, kelompok etnis terbesar di Indonesia yang mencakup 42 persen populasi—memicu perubahan politik di seluruh negeri yang memiliki ribuan kelompok etnis dan bahasa, serta ratusan agama dan kepercayaan. Berbagai daerah berupaya mencari keseimbangan baru, dengan menuntut peran yang lebih besar dalam ranah politik, ekonomi, dan budaya di wilayah mereka masing-masing.
Ini membuat saya, selama lebih dari satu dekade, menghabiskan untuk meliput, meneliti, dan menulis berita maupun analisis soal konflik dari Sumatra sampai Papua Barat. Buku saya, Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Soeharto Indonesia, terbitan tahun 2019, merekam bagaimana ras dan agama menjadi alat mobilisasi dalam politik Indonesia.
Dari berbagai data pemerintah maupun organisasi kemanusiaan, saya memperkirakan setidaknya 90.000 orang terbunuh dalam sebagian besar kekerasan komunal satu dekade setelah kepergian Soeharto pada 1998.
- Sumatra: Gerakan Acheh Merdeka deklarasi kemerdekaan sejak tahun 1976. Mereka berpendapat pulau-pulau seberang, termasuk Sumatra, harus menyesuaikan diri dengan cara pandang “bangsa Jawa” jika ingin mendapat dukungan finansial dari pemerintah pusat. Militer Indonesia mengirim pasukan ke Aceh. Pertempuran meledak sesudah Soeharto mundur. Diperkirakan 10,000 korban nyawa. Namun bencana tsunami tahun 2004 di Aceh dan Pulau Nias, yang mematikan setidaknya 126,000 orang, menghasilkan kesepakatan damai antara Gerakan Acheh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Aceh lantas memakai syariah Islam, memperkenalkan bermacam peraturan daerah yang diskriminatif terhadap minoritas agama, gender dan orientasi seksual.
- Kalimantan: Pada tahun 1997, militan Dayak membunuh orang Madura, yang berasal dari Pulau Madura, di daerah Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Pada tahun 1999, pembantaian yang lebih besar terjadi di daerah Sambas, Kalimantan Barat, di mana militan Melayu membunuh sekitar 3.500 pemukim Madura. Pada tahun 2001, kekerasan etnis yang mematikan tersebut menyebar ke Sampit di Kalimantan Tengah, ketika militan Dayak membunuh sekitar 2.500 warga Madura.
- Sulawesi: Banyak orang Minahasa, termasuk dengan jabatan militer Indonesia, terlibat dalam gerakan bersenjata Permesta terhadap negara Indonesia pada 1950-an. Pasca-Soeharto, daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen ini berhasil menghindari kekerasan sektarian yang terjadi di provinsi tetangganya: Kepulauan Maluku (korban sekitar 25,000 orang) dan sekitar Danau Poso di Sulawesi Tengah, dimana sekitar 600 korban nyawa.
- Jawa: Pulau terpadat di Indonesia namun juga merupakan arena di mana kelompok Islam dan nasionalis Indonesia saling berebut karakter negara ini sejak tahun 1920-an. Gagasan formalisasi Syariah Islam mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan gender, serta menentang gagasan kebangsaan Indonesia. Setelah jatuhnya Soeharto, golongan Islam politik di Pulau Jawa menghidupkan kembali gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Beberapa kelompok Islam ekstrimis menggunakan kekerasan untuk memajukan agenda tersebut, termasuk pemboman di Jakarta dan Bali, pada tahun 2002 dan 2005, yang menewaskan ratusan orang.
- Kepulauan Maluku: Kepulauan ini tempat terjadinya kekerasan paling berdarah di Indonesia pasca-Soeharto antara tahun 1999 dan 2005. Kekerasan terjadi di Ambon, Halmahera, Tidore, dan Ternate, yang melibatkan setidaknya 3.000 militan Muslim dari Jawa di bawah payung Laskar Jihad.
- Papua Barat: Sejarah Papua Barat berputar soal rasisme terhadap orang asli Papua, pelanggaran hak asasi manusia, dan manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969. Saya wawancara puluhan tahanan politik Papua yang berjuang dengan cara damai buat kemerdekaan Papua.
- Sunda Kecil: Pulau-pulau ini terbentang dari Pulau Timor di timur hingga Pulau Bali, dekat Jawa. Bali mengalami pengeboman Jemaah Islamiyah. Timor Timur, yang berada di bawah pendudukan Indonesia, disetujui buat bikin referendum oleh Presiden B.J. Habibie, yang menggantikan Soeharto, serta diadakan Perserikatan Bangsa-bangsa. Referendum diadakan pada 30 Agustus 1999 dengan hasil 78.5 persen menolak otonomi dalam negara Indonesia dari total 446.953 suara. Artinya, warga Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.
Kelahiran sebuah museum
Saya kembali bertemu Pat Walsh di Dili tahun 2005. Penjara Comarca jadi sekretariat CAVR. Walsh menerangkan museum Comarca kelak juga menjadi tempat dokumentasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia selama masa pendudukan Indonesia, dari berbagai pihak. CAVR mendokumentasikan puluhan ribu kesaksian –termasuk audio dan video. Penjara ini disiapkan menjadi pusat arsip: Menyimpan dokumen sejarah, foto, dan kisah nyata para penyintas.
Saya bilang seandainya ada museum soal pembantaian tahun 1965-1969 di Indonesia. Walsh bilang sulit sekali. Dia singgung berbagai kekerasan lain di seluruh Indonesia. Kepala bisa pecah memikirkan berbagai macam kekerasan etnik dan agama.
Sejarah, maupun museum, konon dikendalikan oleh mereka yang menang. Pihak yang menang memusnahkan arsip, serta mengedepankan narasi mereka sendiri, termasuk museum. Seandainya Timor Timur tak memenangkan referendum, kemungkinan kecil penjara ini bisa berubah jadi museum.
Namun teori itu tak sepenuhnya benar. Sejarah sering kali ditulis oleh para cendekiawan dan biarawan, bukan sekadar oleh pihak yang menang perang. Pihak yang kalah dalam suatu peperangan terkadang justru menulis catatan yang terkenal. Banyak peneliti, macam Pat Walsh, menggali surat-surat, dan dokumen non-resmi untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di Timor Timur. Pat Walsh ikut menulis laporan CAVR berjudul Chega!
CAVR resmi menyerahkan laporan Chega! kepada Presiden Timor Leste Xanana Gusmao di Dili pada 31 Oktober 2005. Dalam bahasa Portugis, 'chega' berarti 'cukup'. Ia sepanjang 3,216 halaman dalam lima jilid. Pertemuan saya dengan Pat Walsh lebih sering terjadi ketika dia tinggal di Jakarta selama 12 bulan tahun 2009 guna memeriksa terjemahan Chega!
Edisi Indonesia dicetak oleh Gramedia. Tetap lima jilid. Gramedia terletak persis bersebelahan dengan apartemen saya. Kami kadang berpapasan di jalan. Pernah juga beberapa kali makan bersama. Pat Walsh suka nasi goreng.
Ketika bertemu, Walsh biasa cerita rutinitas dia dalam proofreading Chega! Saya salut dengan ketekunan memeriksa naskah begitu panjang. Mungkin dia bosan tapi dia memakai waktunya buat mengamati sekelilingnya di Jakarta, dan khas seorang Pat Walsh, mencatat dengan teliti. Tahun 2015, Gramedia menerbitkan buku Pat Walsh soal berbagai pengamatannya di Jakarta, Stormy with a Chance of Fried Rice: Twelve Months in Jakarta.
Pada Oktober 2019, Pat Walsh mengundang saya meluncurkan bukunya, The Day Hope and History Rhymed in East Timor and Other East Timor Stories di Ubud, Bali. Dua buku ini menggambarkan kepribadian Pat Walsh. Rendah hati, tekun, serius, dan kenalannya banyak. Dia kenal dengan hampir semua presiden Indonesia, termasuk B.J. Habibie—yang mencetuskan referendum Timor Timur—serta banyak tokoh Timor Timur sejak masa perjuangan mereka. Presiden Habibie secara pribadi mengundang Walsh di Istana Negara, Jakarta.
Persahabatannya dengan Presiden Xanana Gusmao bermula ketika Xanana, yang saat itu merupakan pemimpin perlawanan di Timor Timur, ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1993. Xanana ditahan di Penjara Cipinang, Jakarta. Walsh turut membantu memenuhi beberapa keperluan Xanana.
Kadang saya pikir ketekunan dan kejelian Pat Walsh membuat hubungan Australia-Indonesia, belakangan juga Timor Leste, terasa lebih jujur, lebih mendasar, daripada kepura-puraan yang muncul dari para pemimpin dan diplomat kedua negara.
Ada kalimat tertera dalam bukunya: “In 1999, in a remote corner of the world, something almost miraculous happened. After 500 years of colonialism, the political stars finally aligned and the people of Timor-Leste, written off as losers in the face of irreversible odds, successfully voted for freedom. Twenty years on, Pat Walsh remembers the day like it was yesterday.”
Bintang-bintang politik bisa berjajar bersamaan dan keajaiban sejarah muncul di Timor Timur. Pat Walsh dengan ketekunannya dan keterampilan riset serta bakat menulis, lewat Inside Indonesia sampai CAVR, membuat dia berada dalam celah sejarah yang sempit tersebut.
Andreas Harsono adalah seorang wartawan dan peneliti hak asasi manusia, ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, tinggal di Jakarta.
