Jun 24, 2021 Last Updated 3:09 AM, Jun 23, 2021

Menghitung bekas luka

Published: May 04, 2021
Pandangan pribadi tentang hak asasi manusia dan identitas di Papua
English version

Yuliana Langowuyo

Jangan bicara-bicara soal masalah Papua, jangan kerja seperti itu, tes PNS saja, tidak usah bicara soal politik Papua, HAM-HAM itu bahaya! Tidak usah kerja lagi kaka, kami takut….

Sebagai perempuan yang lahir dari Bapak non-Papua dan Ibu Papua lalu bekerja sebagai pekerja kemanusiaan yang berurusan dengan persoalan HAM, kalimat di atas saya dengar dari dua pihak: keluarga bapak (non-Papua), dan keluarga Ibu (Papua). Kalimat larangan yang sama, dengan kadar ketakutan yang sama, tetapi punya alasan yang berbeda. Sebagian keluarga Bapak memberikan masukan dengan anggapan Papua sudah final sebagai bagian dari NKRI sehingga jangan bicara soal politik Papua; walaupun saya melihat banyak juga keluarga kami yang mengakui ketidakadilan yang dialami oleh orang Papua dan dalam kerja pelayanan kami masing-masing berusaha sebaiknya agar tidak membuat orang Papua semakin menjadi korban dari sistem (hukum) yang buruk dan diskriminatif.

Lewo Tanah molo, kame dore, ti pana akena todok, gawe akena wallet; Lera Wulan Tanah Ekan
Kampung Halaman-Tuhan Allah Buka Jalan untuk kita, agar kita tidak terantuk di jalan, tidak ada hambatan dan rintangan.

Pete heket, senera, tete ake toon. Seba bisaan kawesan, pi tana ekan lolon. Soga gerian, senera toon gelekat. Gewayan liko lapak riburatu pi, tanaekan lolon. Gelekat soren, pi tanaekan, tete taoro keniki lau ekan gehan
Ingat, rezeki bukanlah modal untuk mencari kekayaan, tapi rezeki atau keberhasilan itu merupakan suatu ujian. Pengabdian yang luhur diatas bumi yang dipijak menjadi bekal di akhirat.

Dua kalimat ini adalah kalimat nasehat yang selalu diulang oleh Bapak. Meski kami yang lahir di rantau tidak fasih berbahasa daerah, tetapi dalam nilai hidup kami selalu diajarkan dalam dalam bahasa daerah Bapak.

Bagaimana dengan keluarga dari perempuan pemberani yang melahirkan saya? Sebagai anak yang lahir dari seorang Perempuan Papua (Depapre, Jayapura), saya sedih karena hampir tidak bisa berbahasa ibu. Hanya ucapan-ucapan umum seperti Poi (selamat). Secara umum sangat sedikit kosakata Bahasa Ibu yang saya tahu. Apakah kami tidak ingin belajar bahasa mama? Padahal kami lahir dan dibesarkan di kampung halaman, tempat mama. Ketidakfasihan berbahasa daerah asal mama terkait dengan pengalaman kekerasan yang dialami orang Papua selama berpuluh tahun.

Teringat kembali waktu kecil saat duduk bersama nenek dan kakek dari pihak mama, kami sering menghitung bekas luka pada kaki (bagian tulang kering) mereka.

Saya: Ini kenapa, nene?

Nenek: Dapat pukul dengan kaki senjata.

Saya: Kenapa?

Nenek: Karena bicara dengan bahasa di jalan.

Saya: Kenapa?

Nenek: (menjawab dalam bahasa daerah yang saya tidak mengerti, dengan maksud supaya saya tidak mengerti jawaban Nenek).

Setelah dewasa barulah saya dengar kisah-kisah masa lalu, di mana orangtua kami pada masa-masa masuknya pemerintah Indonesia dilarang berbicara dalam bahasa daerah; larangan ini tidak tertulis, tetapi diterapkan dengan cara/sangsi militer. Mungkin saat itu bahasa daerah dianggap senjata perlawanan oleh pemerintah Indonesia.

Pada masa-masa ini sebagian keluarga mama ada yang melarikan diri ke PNG, karena takut pada siksaan dan panasnya suhu politik pada masa itu. Latar belakang masa lalu yang penuh trauma tersebut, membuat kerja-kerja saya dalam bidang HAM yang sering diartikan sebagai soal politik, mendapat tantangan berat dari pihak keluarga. “Jangan. Mama takut, sudah banyak keluarga yang korban”, adalah kalimat yang seringkali saya dengar.

Trauma pengalaman masa lalu juga seringkali diteruskan kepada generasi kami dalam bentuk nasihat yang lebih bersifat larangan. Sejak kecil saya dan semua saudara-saudara saya diingatkan oleh nenek, kakek dan kemudian mama: “Jangan jadi tantara atau polisi, jangan juga menikah dengan tentara atau polisi, lebih baik sopir taksi atau tukang gerobak di pasar, tapi jangan dua itu”. Waktu kecil tidak ada di antara kami yang berani menuntut penjelasan kepada orangtua soal larangan-larangan tersebut; peringatan mereka lebih kami anggap sebagai permintaan, bukan larangan. Walaupun memang sekarang dalam keluarga besar kami dari pihak mama, tidak ada yang menjadi tentara atau polisi, dan kami semua tidak ada yang menikah dengan tantara atau polisi. Setelah dewasa dan bertemu banyak orang Papua lain, barulah saya tahu bahwa ternyata banyak orang Papua yang hidup dengan pesan-pesan yang sama dari orangtua dan keluarga mereka.

Sebelum mulai bekerja di bidang HAM, saya tidak terlalu mempersoalkan apa yang menjadi alasan larangan-larangan di atas. Sekarang, setelah saya belajar lebih banyak sejarah kelam Papua dalam NKRI dan kekerasan militer Indonesia terhadap orang Papua yang seringkali tidak dianggap sebagai manusia, saya menjadi mengerti bahwa orangtua kami tidak menjelaskan latar belakang larangan-larangan tersebut bukan tanpa alasan. Mereka hanya tidak ingin mewariskan kisah sedih kepada kami. Mereka mungkin mau agar kami hidup sebagai orang merdeka; jika sudah merasa merdeka maka akan lebih ringan dan total berjuang untuk nilai keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan untuk orang Papua.

Realita yang dialami orang Papua terkait kekerasan yang dialami di tangan tentara atau polisi tidak jauh berbeda dengan kekerasan berbasis ras yang marak terjadi di belahan dunia lain, terutama di Amerika Serikat. Itu sebabnya bagi orang Papua, munculnya gerakan BlackLivesMatter terasa familiar, sampai-sampai orang Papua lalu menyerukan PapuanLivesMatter.

Hak asasi manusia

Butuh waktu sangat lama (15 tahun) sampai keluarga bisa menerima baik pilihan saya untuk bekerja di bidang HAM. Dari pihak bapak pilihan ini dianggap sebagai pengabdian dan syukur bagi tanah yang memberi kami hidup, di sisi lain dari pihak mama ini dianggap sebagai pengorbanan anak cucu, dengan memperjuangkan keadilan bagi tulang belulang leluhur yang mati dalam ketidakadilan.

Dalam melakukan kerja-kerja saat ini dan dalam interaksi kedua keluarga besar, saya menemukan banyak hal baik. Hal baik bukan selalu berasal dari suatu kejadian yang baik, karena bisa juga kejadian buruk tetapi membuat saya belajar sesuatu yang baik. Pilihan untuk bekerja di bidang HAM semata-mata karena ingin menyumbang pada perubahan yang lebih baik bagi Tanah ini, lebih istimewa lagi karena rasa hormat kami kepada mama dan keluarganya yang pasti, punya banyak pengalaman buruk di masa lalu,yang menimbulkan rasa takut yang sangat besar, tetapi memilih dengan tegar hati untuk tidak mewariskan itu kepada kami, agar kami tidak memikul beban penderitaan karena dendam dan kebencian.

Rasa hormat kami juga kepada bapak dan keluarga besar, yang karena perbedaan pengalaman sejarah punya pandangan berbeda dengan keluarga mama, namun tidak menghakimi pengalaman dan pandangan keluarga mama terkait pengalaman kekerasan yang mereka alami dan dampaknya terhadap bagaimana mereka melihat profesi-profesi tertentu seperti tentara dan polisi.

Perjalanan interaksi keluarga besar yang berasal dari latar belakang berbeda sehingga berbeda cara pandang punya suka-duka sendiri juga. Secara khusus terkait status politik Papua dalam NKRI. HAM dalam bidang politik ini yang paling sulit. Kadang ada situasi yang menuntut kami untuk tidak menjadi diri sendiri untuk melindungi keluarga kami, melindungi perasaan bapak, atau melindungi perasaan mama. Masalah politik Papua adalah hal yang “tabu” dalam keluarga kami dan banyak keluarga (campuran Papua dan non-Papua) lainnya. Orangtua dan keluarga kami berpikir sangat sederhana: merdeka itu kalau kita semua bisa hidup damai, tanpa rasa takut, rasa curiga dan rasa marah karena dianggap rendah.

Dalam banyak kesempatan kami bisa bicara terbuka, misalnya tentang kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang orang Papua alami (peminggiran, pembunuhan), dan kami harus berbesar hati untuk menerima perbedaan pandangan dari keluarga sendiri yang non-Papua. Pada kesempatan lainnya juga kami harus bisa menahan diri untuk tidak berusaha menjelaskan apa-apa. Intinya, bagi saya yang terlahir sebagai anak Papua peranakan (dari bapak non-Papua dan mama Papua) yang secara sadar mengidentifikasikan diri sebagai orang Papua dan bekerja untuk keadilan bagi orang Papua, sangat susah untuk memilih harus ada pada pihak yang mana ketika berhadapan dengan realitas keluarga yang mempunyai latar belakang berbeda dan karenanya pengalaman penindasan yang juga berbeda. Maka sebisa mungkin kami berusaha untuk hidup sebaik mungkin, selalu berbesar hati, melayani sebaik mungkin dan tidak membuat luka-luka baru bagi generasi berikutnya di Tanah ini.

Kereu…

Poi…

Yuliana Langowuyo adalah Direktur JPIC-OFM Papua,

Inside Indonesia 144: Apr-Jun 2021

Latest Articles

COVID-19 denial in Indonesia

Jun 21, 2021 - NAJMAH, KUSNAN, SARI ANDAJANI, SHARYN GRAHAM DAVIES & TOM GRAHAM DAVIES

Antara Foto/ Irwansyah Putra

Mixed messaging from government about COVID-19 has left rumours and competing narratives to fill the information void, fuelling mistrust

Endless stigma of HIV and COVID-19

May 31, 2021 - NAJMAH, KUSNAN & SHARYN GRAHAM DAVIES

June 2020/ ILO/F. Latief

HIV-related stigma and is making access to healthcare during the pandemic difficult

Ki Poedijono (1940-2021)

May 27, 2021 - LINDA HIBBS

Poedijono performing Javanese dance at Monash University in the 1970s / Monash University Archives

Obituary 

Review: Hello says the mountain

May 20, 2021 - KEITH FOULCHER

Wikan Satriati (1975-2021)

May 10, 2021 - IAN CAMPBELL

Melangkah dengan Bismillah/ Illustrator Evelyn Ghozalli

Some personal reflections

Subscribe to Inside Indonesia

Receive Inside Indonesia's latest articles and quarterly editions in your inbox.

 


Lontar Modern Indonesia

Lontar-Logo-Ok

 

A selection of stories from the Indonesian classics and modern writers, periodically published free for Inside Indonesia readers, courtesy of Lontar