Oct 01, 2023 Last Updated 8:24 AM, Sep 13, 2023

Budaya sebagai teknologi

Published: May 11, 2023

Aryo Danusiri

English version

Konsep ‘pengetahuan terbuka’ berprinsip bahwa pengetahuan ilmiah dapat dibagikan dengan mudah kepada khalayak umum. Keterbukaan produksi pengetahuan terletak pada caranya menghubungkan dan mengaitkan penelitian keterlibatan konstruktif dengan masyarakat. Produksi ilmu pengetahuan selalu melibatkan pengelolaan instabilitas dan inkonsistensi, seperti halnya pengelolaan informasi dan misinformasi dalam masa pandemi COVID-19.

Keterbukaan sangat vital bagi proses pengelolaan ketidakstabilan dalam peran pengetahuan di masyarakat. Saya dapat memahami hal ini setelah melakukan penelitian etnografi dengan orang-orang yang bergelut di proyek pertanian dan pembangunan di Papua dan Aceh. Pengenalan keterampilan untuk memahami dampak teknologi bagi hidup keseharian, serta kepekaan terhadap cara orang mengubahnya, membutuhkan penggunaan disiplin ilmu seperti antropologi. Dalam mata kuliah pascasarjana antropologi terbaru tentang ‘teknologi dan publik’ di Universitas Indonesia, saya mengajar mahasiswa untuk memahami proses ini dengan mendasarkannya pada pelajaran yang saya petik dari pengalaman saya di tingkat desa.

Cerita dari keseharian

Di Merauke, saya bertemu Lukas Gebze, seorang nelayan muda Marind yang bercita-cita menjadi wiraswasta lokal dalam bisnis udang antarkota. Ambisinya bermula dari program ‘papuanisasi’ yang populer pada tahun 2000-an dan memungkinkan orang Papua untuk menuntut hak-hak ulayat mereka seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat Indonesia. Dalam konteks budaya suku Marind, reklamasi hak ulayat ini diterjemahkan sebagai reklamasi ‘Animha’ (manusia berdaulat). Ketimbang mengamati bagaimana elit dan warga Papua terlibat dalam proses reklamasi ini melalui bahasa (misalnya, dengan mencermati apa yang dikatakan atau ditulis tentang proses tersebut), saya terlibat dalam proses reklamasi hak-hak ulayat Lukas melalui pengalaman kesehariannya (atau yang antropolog sebut sebagai pengalaman indrawi) dalam membangun usaha: belajar mengemas udang beku, mengelola lapak kecil, membangun jaringan usaha, dan mengirimkan komoditas tersebut melalui jalur udara. Pada akhirnya, Lukas menyadari bahwa bentuk kedisiplinan jasmani dan pendanaan benur yang diterimanya tidak cukup untuk mengintervensi pasar. Dibutuhkan gerakan hak-hak masyarakat adat internasional dan nasional untuk mengubah infrastruktur yang rumit agar dapat berfungsi secara struktural.

Lukas' Moment (2005, Video, 60 mins)

Di Aceh, saya bertemu dengan Pak Geuchik (seorang kepala desa), yang menjadi andalan warga desa yang terkena dampak tsunami untuk memimpin proses rekonstruksi perumahan yang didanai oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional. Pemerintah mensyaratkan ‘gotong-royong’ atau rekonstruksi partisipatif sebagai pendekatan dasar, tetapi warga dan LSM memiliki sudut pandang berbeda dalam menafsirkan pendekatan gotong-royong. Warga menganggap rumah ideal adalah rumah berperabotan, tetapi bagi LSM membangun rumah tahan gempa harus menjadi prioritas meski dibutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, warga tidak dapat tinggal di rumah yang mereka inginkan, tetapi mereka mengembangkan kepekaan baru tentang cara berhadapan dengan sektor pembangunan yang menjadi fokus mesin sumbangan global.

Kedua kasus antropologis itu mengajarkan saya bahwa ‘masyarakat adat’ atau ‘gotong royong’ adalah bentuk budaya yang diproduksi oleh pembuatan kebijakan negara, dibingkai sebagai teknologi politis, dan dapat dinegosiasikan dalam kehidupan keseharian. Sebagai tanggapannya, otoritas seperti negara atau sektor pembangunan internasional mentransmisikan bentuk-bentuk budaya untuk menginstruksikan kepada masyarakat agar hidup dengan baik. Selanjutnya, masyarakat membingkai bentuk-bentuk ini sebagai objek yang dapat diubah menjadi instrumen, yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi tujuan mereka sendiri.

Mengajar dan belajar

Dalam mata kuliah pascasarjana yang saya ajar di Universitas Indonesia tentang ‘teknologi dan publik,’ kami membahas keragaman teknologi politis dengan cara menelaah keterbukaan dan kedekatannya dalam sirkulasi. Pemahaman dominan mendikte bahwa budaya dan teknologi berada dalam ranah yang terpisah. Dengan mengacu kembali pada kehidupan keseharian dan pengalaman indrawi dalam kehidupan keseharian, kami meneliti budaya sebagai teknologi.

Mata kuliah ini tidak hanya membahas tentang teknologi industri, yang selama ini menjadi mata kuliah minor dalam ilmu sosial dan humaniora di Indonesia. Visi dominan ‘teknologi’ sebagai logika yang dibingkai sebagai objek, yang menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu, muncul dari perkembangan konsep ini dalam ilmu-ilmu pengetahuan dan kemudian dimanfaatkan oleh negara. Dalam mata kuliah kami, kami menunjukkan bagaimana hubungan antara sarana dan tujuan tidak bersifat langsung tetapi berupa negosiasi dalam konteks khusus, seperti yang terlihat dari pengalaman Pak Geuchik di Aceh atau Lukas Gebze di Papua. Menurut sudut pandang normatif, mesin tertentu dikirimkan ke pengguna dengan pemikiran yang telah terbentuk sebelumnya tentang cara kerjanya. Jika pengguna gagal mengikuti instruksi tersebut, kesalahan ada di pihak pengguna. Menurut perspektif yang kami gencarkan dalam mata kuliah kami, siswa diajarkan bahwa suatu mesin di tangan pengguna adalah sebuah objek dengan serangkaian kemungkinan yang terbuka. Ia dapat digunakan dengan cara di luar yang telah ditetapkan dalam panduan atau instruksi. Di kelas kami, kami tidak tertarik hanya pada satu fungsi mesin tetapi pada beberapa kemungkinan penggunaan. Mahasiswa belajar bahwa sederet pengaplikasian tersebut harus ditelaah dalam konteks khusus, yang berbeda dari fungsi ideal teknologi tertentu. Salah satu poin utama yang ingin kami ajarkan kepada mahasiswa dalam mata kuliah kami adalah pelacakan kontroversi yang terkait teknologi dominan dan dampak-dampak tak terduganya.

Contoh lain dari pendekatan yang diajarkan dalam ‘teknologi dan publik’ muncul melalui kolaborasi saya dengan Halida Bunga Fisandra dari Yogyakarta Royal Orchestra, yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono X. Studi kasus berdasarkan tesis master Fisandra mengangkat pertanyaan tentang peluang mendekolonisasi musik Barat dalam konteks orkestra yang menggabungkan musik gamelan Jawa dengan alat musik modern. Studi ini merangkum kisah-kisah sengit tentang bagaimana orkestra mengasimilasi instrumen harmonis Barat ke dalam teknologi adat mereka sendiri. Kisah-kisah ini bukan tentang sejarah kronologis terbentuknya orkestra; sebaliknya, kami mengamati kesementaraan pergerakan Fisandra yang berusaha menjembatani pertentangan dan kebingungannya. Orang dapat berargumen bahwa orkestra musik adalah teknologi elit, tetapi minat Finsandra terkait dengan pemahaman campuran yang ditawarkan orkestra tersebut bagi rupa-rupa publik dalam mendengarkan dan memainkan musik.

Dalam proyek lain, saya berkolaborasi dengan mahasiswa pascasarjana saya Dea Riffia Bella pada proyek kontroversial ‘Sekolah Bahasa Hamap’ di Alor, Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini didirikan oleh seorang seniman multitalenta lokal yang kebetulan adalah menantu keluarga Hamap. Densa, sang seniman, sudah lama terpesona dengan tradisi etnik istrinya: ekspresi artistik orang Hamap. Proyek tersebut menarik perhatian pemda setempat, yang kemudian menyetujui pendanaannya melalui sebuah program dana budaya. Hal ini kemudian menjadi kontroversi ketika seorang birokrat muda Hamap mengklaim sekolah tersebut harus segera dipindahkan dan dikembangkan oleh anggota internal kelompok etnis tersebut. Sebaliknya, beberapa sesepuh Hamap berargumen bahwa Densa memiliki niat tulus dan komitmen untuk membangkitkan kembali identitas etnis mereka yang telah terpinggirkan oleh pemerintah-pemerintah kolonial dan pascakolonial.

Di masa Indonesia terpesona dengan proyek-proyek infrastruktur besar, keterbukaan pengetahuan tidak hanya terfokus pada distribusinya tetapi pada keterlibatan secara kritis dengan mode produksi pengetahuan terkini, khususnya yang dicetuskan dan dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang punya otoritas. Pendekatan semacam ini penting karena ia mencermati bagaimana pengetahuan dapat dipertukarkan dengan cara selain menjadikannya sebuah komoditas atau sesuatu untuk dibeli dan dijual di pasar. Dalam mata kuliah kami, kami mengajarkan bahwa walaupun budaya memang merupakan salah satu bagian dari proses komodifikasi ini, kita hanya dapat memahami hidup berdampingan dengan teknologi – dan ketidaksetaraan dalam distribusinya – dengan cara mendengarkan kisah-kisah yang muncul dari kehidupan masyarakat awam Indonesia seperti yang telah saya angkat di artikel ini.

Aryo Danusiri adalah asisten profesor di Departemen Antropologi, Universitas Indonesia. Dia adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Studi Kewilayahan BRIN. Saat ini, dia menjadi peneliti tamu di International Institute for Asian Studies di Leiden.

Inside Indonesia 151: Jan-Mar 2023

Latest Articles

Healing the nation? Part 2

Sep 13, 2023 - SASKIA E. WIERINGA

Recent attempts to address the Indonesian genocide after 1 October 1966

Healing the nation? Part 1

Sep 13, 2023 - SASKIA E. WIERINGA

Recent attempts to address the Indonesian genocide after 1 October 1966

Photo essay: Human-Nature connections

Aug 24, 2023 - NIKODEMUS NIKO

Indigenous Dayak Benawan in West Kalimantan

Book review: Civil society elites

Aug 14, 2023 - TIM MANN

Lontar Modern Indonesia

Lontar-Logo-Ok

 

A selection of stories from the Indonesian classics and modern writers, periodically published free for Inside Indonesia readers, courtesy of Lontar

Subscribe to Inside Indonesia

Receive Inside Indonesia's latest articles and quarterly editions in your inbox.